Perizinan untuk penggunaan air merupakan perizinan sumber daya air permukaan untuk kegiatan bukan usaha.

Jasa ini kami sediakan untuk memudahkan Anda yang ingin mengurus izin penggunaan sumber daya air, baik untuk kepentingan irigasi, konstruksi jembatan, jaringan perpipaan, pemanfaatan sempadan untuk publik maupun tujuan lain secara cepat dan pengurusan izin yang mudah.

Lingkup pekerjaan standar, meliputi:
a. Survey dan Pengumpulan Data Hidrometri/Batimetri;
b. Kajian Teknis sesuai Permen PUPR yang berlaku;
c. Pendampingan Teknis hingga keluar Izin Penggunaan.

Lingkup pekerjaan pilihan, meliputi:
a. Survey Sosial Ekonomi dan Lingkungan;
b. Supervisi Konstruksi;
c. Pengurusan Izin (Full Service).

Penggunaan sumber daya air, diberikan untuk jenis kegiatan:
a. pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan sehari-hari bagi kelompok yang memerlukan air dalam jumlah besar;
b. pemenuhan air irigasi untuk petani atau kelompok petani bagi pertanian rakyat di dalam sistem irigasi yang sudah ada yang dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami sumber air;
c. pemenuhan air irigasi untuk petani atau perkumpulan petani pemakai air bagi pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada;

Dan kegiatan bukan usaha untuk kepentingan publik:
a. pemanfaatan ruang pada sumber air berupa konstruksi jembatan, tanggul, dermaga, jaringan perpipaan, dan jaringan kabel listrik/telepon, dan prasarana sumber daya air;
b. tempat budi daya pertanian semusim atau budi daya ikan pada bantaran sungai;
c. tempat budi daya tanaman tahunan pada sabuk hijau danau, embung, dan waduk;
d. pemanfaatan bantaran dan/atau sempadan sungai untuk kegiatan konstruksi antara lain jembatan, dermaga, jaringan atau rentangan pipa air minum, jaringan kabel listrik, dan prasarana sumber daya air; atau
e. pemanfaatan sempadan danau dan badan danau untuk kegiatan konstruksi antara lain dermaga, jaringan atau rentangan pipa air minum, jaringan kabel listrik, dan prasarana sumber daya air.

  • Pekerjaan: Kajian Teknis dan Perizinan Penggunaan Air
  • Wilayah Layanan: Seluruh Wilayah Indonesia
  • Kewenangan: Pusat